“Sayyidu qaum khaadimuhum. Pemimpin suatu kaum sejatinya adalah pelayan mereka.” Atsar Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu ini dipegang betul oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Sehingga, ketika saat ini ekonomi Turki meroket hingga pendapatan perkapita mencapai $11000, Erdogan menegaskan bahwa dirinya memimpin untuk melayani.
“Kami di sini untuk menjadi pelayan bagi bangsa Turki, bukan majikan!” tandas Erdogan seperti dilansir kantor berita Turki Anadolu.
“15 tahun sudah (sejak AKP berkuasa), dan kondisi Turki saat ini berbeda dengan waktu itu. Hari ini, dunia membicarakan Turki, Turki telah menjadi ide bagi seluruh dunia,” imbuhnya.
Seperti diketahui, perekonomian Turki terus tumbuh. Saat AKP menang pertama kali pada 15 tahun lalu, pendapatan perkapita Turki hanya $3400. Kini, pendapatan perkapita Turki telah mencapai $11000. [Ibnu K/Tarbiyah.net]
12345
Ankara- Jajaran elit militer Turki baru saja mengalami pergantian jabatan dalam beberapa hari terakhir. Meskipun terjadi reshuffle pada sejumlah jabatan inti, namun fokus mereka tidak banyak berubah, yaitu memerangi Kurdi. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Senin (07/08) kemarin mengatakan bahwa agresi militer terhadap Kurdi di Suriah bisa saja dilakukan dalam beberapa hari ke depan.
Sementara pasukan Turki yang berada di Suriah dilaporkan terlibat kontak senjata dengan milisi Kurdi YPG selama beberapa pekan terakhir. Dalam sejumlah pernyataannya di akhir pekan lalu, Erdogan menekankan bahwa Turki tidak akan pernah membiarkan organisasi separatis terus aktif dan meraih kemajuan baik di Suriah maupun di Iraq.
“Kami tahu, jika rawanya tidak kita keringkan, maka kita tidak bisa mengusir lalatnya”, kata Erdogan. Dengan semakin kuatnya komitmen YPG untuk memerangi kelompok ISIS di Raqqah, maka Turki semakin punya alasan untuk menekan milisi Kurdi tersebut. Dan tentu saja, Erdogan tahu persis bahwa langkahnya itu akan berkonskuensi merusak agenda invasi Kurdi ke Raqqah yang didukung AS.
Keprihatinan atas situasi ini telah mendorong AS terkait kebijakan luar negerinya di Suriah untuk sebisa mungkin menenangkan pihak Turki. Posisi pasukan AS di Suriah saat ini akan membuat setiap aksi militer Turki menjadi semakin rumit dengan risiko saling berhadap-hadapan antara pasukan kedua negara anggota NATO tersebut. Hingga saat ini, kedua pihak Washington dan Ankara masih meyakini barangkali perang memang tidak bisa dihindari. Dan, Amerika hanya berusaha mengulur waktu supaya perang tersebut bisa ditunda agak lama.
Pendaftaran tahap kedua Kirklareli University sudah dibuka. Pendaftaran dibuka hingga 25 Agustus dan terbatas hanya untuk 100 pendaftar pertama.
Seleksi nantinya akan dilakukan berdasarkan nilai transkrip SMA atau sederajat. Kirklareli University adalah sebuah universitas negeri di Turki yang berada di Kota Kirklareli, sekitar tiga jam perjalanan dari Kota Istanbul.
Provinsi Kirklareli berbatasan langsung dengan negara Bulgaria. Kirklareli University didirikan pada 2007. Sebelumnya, universitas ini merupakan bagian dari Trakya University yang berada di Kota Edirne. Kirklareli University juga merupakan anggota dari Balkan Universities Network yang beranggotakan berbagai universitas dari 13 negara di Eropa.
Kirklareli University memiliki berbagai jurusan, di antaranya teknik elektro, teknik sipil, teknik makanan, teknik industri, manajemen pariwisata, manajemen rekreasi, biologi, sastra Turki, ilmu pendidikan, filsafat, fisika, kimia, sejarah, dan pendidikan teknik.
Jumlah mahasiswa Kirklareli University sekitar 27 ribu mahasiswa dengan 655 dosen atau pengajar dan 281 staf. Mahasiswa dan mahasiswi yang diterima akan tinggal di asrama universitas, di mana setiap kamar akan dihuni oleh empat orang.
Kesempatan kuliah di Kirklareli University Turki ini ada yang nonbeasiswa atau biaya mandiri. Mengingat Kirklareli Univeristy adalah universitas negeri, maka mendapatkan subsidi dari Pemerintah Turki sehingga biaya pun relatif terjangkau.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (8/8), biaya kuliah termahal adalah Fakultas Aristektur, Fakultas Teknologi, dan Fakultas Teknik, yaitu berkisar Rp 700 ribuan per semester. Biaya asrama sekitar Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta per bulan, sudah termasuk makan pagi dan makan malam serta laundry. Makan di kantin kampus sekitar Rp 5.000-an, dan kursus bahasa Turki (Tomer) sekitar Rp 2 juta hingga Rp 3 jutaan per tahun.
Ada beberapa persyaratan yang harys dipenuhi oleh calon peserta, yakni lulusan SMA/MA/SMK sederajat lulusan tahun 2014-2017, nilai rata-rata transkrip minimal 7, dan biaya pendaftaran Rp 1 juta. Info lengkap bisa diklik di www.belajarditurki.com atau bisa isi formulir pendaftaran melalui situs http://bit.ly/BelajardiKirklareli.[rol/fatur]
12345
Presiden Recep Tayyip Erdoğan mengecam pedas ketua partai oposisi CHP Kemal Kemal Kılıçdaroğlu yang mengkritik catatan keadilan di dalam negeri.
“Hendaknya anda malu karena mengatakan tidak adanya keadilan dan kebebasan di Turki. Ketika anda melakukan aksi protes dari Ankara ke Istanbul, siapa yang menjamin keamanan anda? Ketika anda melakukan itu, anda sedang merugikan rakyat, namun siapa yang menjamin keselamatan anda? Pemerintahkan? Pemerintahlah yang memberikan anda kesempatan tersebut,” ujar Erdogan di Provinsi Trabzon 8 Agustus.
Kemal Kılıçdaroğlu menyatakan pernyataannya tersebut dalam wawancara dengan Majalah Jerman, Focus, 5 Agustus yang mengecam penanganan atas para pelaku kudeta.
Sebelumnya, Kılıçdaroğlu melakukan aksi protes dengan jalan kaki dari ibukota Ankara ke Istanbul selama 25 hari pada Juli, yang disebutnya “pawai keadilan” untuk menyampaikan kritik mereka.
“Keadilan tidak membutuhkan emosi, namun keberanian dan tanggung jawab…jika anda berjalan untuk melindungi FETO, melindungi PKK atau Daesh, maka anda harus malu pada diri anda sendiri! Karena kita tahu siap yang bersama dengan anda,” kecam Erdogan.
Erdogan menggarisbawahi tingkat investasi asing di Turki, khususnya di sektor energi ditengah perselisihan antara Ankara dan Berlin atas tuduhan Jerman bahwa Turki sedang menyelidiki perusahaan Jerman di Turki.
“Catatan kredit Turki dimata internasional masih bagus,” katanya.
“Jangan jadikan Jerman sebagai pertimbangan. Mereka hanya bicara saja. Mereka paham bahwa mereka salah, hanya saja terlambat. Kita tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap (perusahaan) Jerman, namun mereka kehilangan arah sekarang,” ujarnya.
Erdogan mengklaim bahwa perselisihan dengan Jerman murni karena partai pemerintah sedang menghadapi masa kampanye di Jerman mendatang.
“Akan ada pemilu di bulan Oktober. Karena pemilu tersebut, seseorang harus menghantam lainnya, demikian pula sebaliknya. Namun kita tidak peduli dengan pukulan tersebut, karena kita tetap berjalan lurus,” tambahnya.
Kılıçdaroğlu: AKP Melindungi Anggotanya
Sebelumnya, Kemal Kılıçdaroğlu juga menuduh AKP melindungi anggota yang menyuarakan penolakannya atas Republik Turki (sekuler).
Dalam salah satu wawancara TV, anggota Badan Eksekutif Pusat AKP, Ayhan Ogan mengatakan pemerintah “sedang membentuk negara baru. Suka atau tidak, pemimpin yang mendirikan negara baru ini adalah Recep Tayip Erdogan.”
Pernyatan Ogan mengundang kritik keras Kemal Kılıçdaroğlu, ketua partai oposisi CHP.
“Mereka sedang bekerja merusak Republik Turki. Problemnya adalah bahwa semua ini berasal dari mentalitas AKP. Dan mereka tidak menanggapi apa-apa tentang itu. Mereka tidak memecat para tokohnya. Mengapa? Apakah mereka memang hendak melakukannya? Apa tujuan anda memang sama?,” kritik Kılıçdaroğlu.
“Ogan adalah orang tidak bermoral yang tidak menghormati sejarahnya. Apa anda tahu bagaimana republik ini didirikan? Tidak didirikan didalam istana dan meja mewah. Namun dengan darah, penderitaan dan air mata.”
“Anda memuji (kesepakatan) Sevres (1920) namun anda memfitnah pendirian negara Republik Turki. Bukankah ini pengkhianatan terhadap tanah air? Mereka yang diam adalah mereka juga terlibat dalam pengkhiantan,” tambahnya.
Kılıçdaroğlu mendesak jaksa mengambil tindakan hukum kepada Ogan karena hendak menghancurkan struktur Republik Turki (sekuler).
12345
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut Jerman telah membantu teroris karena tidak menanggapi ribuan file yang dikirim ke Berlin atau menyerahkan tersangka yang diinginkan oleh pihak berwenang Turki.
“Jerman bersekongkol dengan teroris,” kata Erdogan dalam sebuah konferensi pers di provinsi Black Sea, Rize, Senin (07/08).
“Kami memberi (Kanselir Jerman Angela) Merkel 4.500 berkas, namun belum mendapat jawaban satu pun,” katanya kepada anggota Partai AKP. “Bila ada teroris, mereka bisa memberi tahu kami untuk mengembalikan orang itu,” imbuhnya.
Di Berlin, sebuah sumber pemerintah Jerman membantah ucapan Erdogan. “Semuanya telah benar-benar dikatakan tentang ini,” kata sumber tersebut. “Mengulangi tuduhan yang sama secara berulang-ulang tidak membuat mereka lebih benar.”
Hubungan Turki dan Jerman semakin memburuk mulai bulan lalu setelah Ankara menangkap 10 aktivis hak asasi manusia, termasuk seorang warga negara Jerman, sebagai bagian dari tindakan keras keamanan yang lebih luas.
Seorang jaksa Turki menyebut mereka memiliki hubungan dengan organisasi FETO pimpinan Fethullah Gulen. Oleh Turki, Gulein disebut bertanggung jawab atas kudeta yang gagal pada Juli 2016. Namun, Gulen yang bermukim di AS menolak keterlibatan apapun.
Turki juga menyebut Jerman melindungi militan Kurdi dan organisasi sayap kiri serta perwira militer dan orang-orang lain yang terkait dengan kudeta yang gagal tersebut. Berlin membantah tuduhan tersebut.
Ketegangan antara Berlin dan Ankara mulai meninggi setelah penangkapan seorang jurnalis berkewarganegaraan Turki-Jerman dan penolakan Turki ketika anggota parlemen Jerman hendak mengunjungi tentara di sebuah pangkalan udara Turki.
Pada malam 15 Juli, khususnya setelah pukul 10.30, mata dunia tertuju ke Turki menyaksikan upaya kudeta terhadap pemerintah yang berkuasa. Pemberitaan media setelah kudeta tertuju kepada kelompok Gulenis yang dianggap berada dibalik kudeta, namun gambar ini sesungguhnya belumlah lengkap perihal keterlibatan tangan-tangan tersembunyi yang mengendalikan peristiwa tersebut.
1 tahun setelah kudeta yang gagal di Turki, “Krisis diplomasi Qatar” terjadi pada 5 Juni 2017, menyebabkan perpecahan dan konflik di antara negara-negara Teluk. Karena krisis ini, tidak salah untuk menyebutkan adanya dua kekuatan yang bangkit di kawasan ini. Kelompok pertama adalah negara-negara yang kontra revolusi dan satu pihak lain pendukung Arab Spring. Dan benar bahwa bentrokan kepentingan antara dua kelompok ini adalah tentang bagaimana mendekati gerakan Islamis seperti Ikhwanul Muslimin.
Berkaitan dengan hal itu, Turki dan Uni Emirat Arab (UEA) berada dalam posisi berlawanan di kawasan ini, meskipun kedua negara memiliki hubungan yang hangat hingga kemudian keduanya memiliki kebijakan yang bertentangan setelah Arab Spring. Perselisihan antara Turki dan UEA menjadi semacam perang dingin yang diamati. Karena perselisihan tersebut, pertanyaannya: Seberapa besar perang dingin antara Turki dan UEA?
Dalam perselisihan tersebut, bagaimana kita menaksir klaim bahwa UEA terlibat dalam kudeta gagal di Turki pada 15 Juli 2016?
Pelbagai rumor menunjukkan ada tuduhan serius atas UEA dalam kudeta yang gagal. Pada 9 Juli 2017, selama iftar AKP di cabang Istanbul, Presiden Recep Tayyip Erdogan menyatakan: “Kami tahu benar siapa negara Teluk yang senang selama kudeta berlangsung. Jika mereka punya badan intelejen, kami juga punya.Bagimana tahu apa yang mereka kerjakan malam itu. Kami tahu mereka yang mengikuti perkembangan yang terjadi pada malam itu dan mengharapkan keberhasilan dalam upaya kudeta. Kami tahu benar jumlah uang yang mereka gelontorkan untuk kepentingan kudeta ini.
Sebelum ada pernyataan Erdogan, media dan politisi telah membicarakan hal itu.
Apakah UEA Ambil Bagian dalam Kudeta?
Juni lalu, di beberapa laman berita, kita mendapatkan beberapa klaim mengejutkan: Beberapa minggu sebelum kudeta di Turki, Putera Mahkota Mohammed bin Zayed mentransfer uang kepada Mohammed Dahlan, sosok Palestina yang kontroversial yang dikenal memiliki koneksi dengan para pembesar di Timur Tengah. Dahlan adalah mantan anggota Al Fatah yang pindah ke Abu Dhabi setelah dipecat dari Fatah dan dilarang kembali ke Palestina. Namun, Dahlan masih bersaing dengan Mahmoud Abbas dan berupaya membeli pengaruh untuk dapat kembali ke Palestina.
Klaim ini disepakati dengan klaim lainnya, dari sebuah laman berita Inggris pada 29 Juli 2016 yang mengatakan bahwa Mohammed Dahlan telah menghubungi Fethullah Gulen, otak dibalik rencana kudeta dan pemimpin Gulenis melalui seorang pebisnis Palestina yang tinggal di AS.
Sulit untuk menyatakan klaim ini tidak masuk akal. Jika kita buka kembali ingatan, kita akan ingat bahwa selama malam kudeta, media UEA seperti Sky News dan Al Arabiya menyiarkan distorsi media tentang perkembangan rencana kudeta malam itu dan kebijakan editorial yang distortif itu berlangsung selama 12 jam. Meskipun pada akhirnya pandangan UEA tentang kudeta berubah pada akhirnya karena UEA segera menyerahkan 2 jenderal yang menjadi bagian dari rencana kudeta yang gagal. Ini dilihat sebagai upaya putar haluan setelah mereka yakin bahwa rencana kudeta telah gagal.
Disamping itu, butuh beberapa hari para pejabat UEA secara resmi mengecam rencana kudeta yang gagal.
Fakta lainnya, yang melengkapi klaim terkait peran Mohammed Dahlam dalam rencana kudeta, beberapa media Mesir memberikan kesempatan kepada Fethullah Gullen untuk mencuci tangannya dari rencana kudeta dan sebaliknya menyebarkan propaganda dan informasi sesat tentang rencana kudeta di Turki. Baru-baru ini, dalam peringatan 1 tahun kudeta gagal, Gulen diberi kesempatan koran Mesir Al Yaum al Sabi, laman berita maya yang dekat dengan rejim Mesir dengan sebuah wawancara. Apa yang penting dari pernyataan Gulen adalah bahwa koran yang diklaim dibiayai oleh Dahlan dan beberapa figur penting UEA ini menyediakan halamannya ke Gulen.
Untuk memahami secara penuh perselisihan antara Turki dan UEA dapat dilihat dari bocoran email duta besar UEA untuk Washington, Yousef al Otaiba. Email ini berbicara tentang hubungan dekat antara Otaiba dengan Lembaga Pertahanan Demokrasi (FDD), kelompok thin tank pro Israel di Washington. Pendirinya, Mark Dobowitz dianggap membawa kepentingan Israel dan sangat memusuhi Turki. Jelas dari bocoran email tersebut adalah Otaiba tidak hanya dekat dengan Dubowitz, namun juga penasehat senior FDD, John Hannah yang dikenal sebagai pendukung penjatuhan Erdogan dalam artikelnya di Foreign Policy, yang dipublikasikan satu bulan sebelum kudeta di Turki.
Beberapa media Turki melacak informasi ini, yang tidak diungkap dari bocoran email tersebut, menyebutkan bahwa FDD berkordinasi dengan Gulenis di AS untuk satu kepentingan yang sama: Menjatuhkan pemerintah Turki.
Jika klaim ini benar, peran institusi seperti FDD berupaya fasilitasi di lapangan bagi keberhasilan rencana kudeta dengan mempromosikan legitimasi bagi upaya kudeta melawan pemerintah yang ada. Misalnya, akhir Janurari 2016, jurnalis Turki Gercek Hayat, jurnal politik pekanan Turki menulis bahwa UEA mencoba menciptakan opini publik yang mendukung upaya kudeta melawan pemerintah Turki dan untuk melakukan hal itu, mereka menggunakan Mohammad Dahlan. Dalam keranka upaya itu, 4 strategi direncanakan akan dilakukan:
Menciptakan gambaran negatif tentang Presiden Turki Erdogan di seluruh media Arab dan Turki yang bersikap oposisi. Mendukung oposisi di pemerintahan Turki dan Erdogan di Turki dengan membiayai mereka. Menciptakan kekacauan di Turki, merusak keamanan dan mendukung PKK, kelompok terorris Kurdi. Mendukung faksi dalam militer yang menentang pemerintah. Kita telah menyaksikan upaya yang sama sebelum krisis diplomatik baru-baru ini antara Qatar dan beberapa negara Teluk. Tidak lama setelah krisis diplomatik pecah, 14 media AS terus menerus menuduh Qatar mendukung terorisme. Tampak jelas bahwa ada orang yang sedang menekan tombol kampanye anti Qatar. Maka hal yang sama tidak terlalu sulit dilakukan atas Turki sebelum kudeta.
Meskipun telah berkuasa kuat, kenapa Erdogan tidak melarang sejumlah perilaku menyimpang yang melanggar adab bangsa Turki? Seperti minuman keras dan (maaf) pelacuran. Serta sejumlah perbuatan yang merendahkan derajat manusia, terutama derajat wanita. Yang menganggap wanita seperti barang dagangan yang bisa dijual dan dibeli sesuka hati.
Pertanyaan tersebut, kami yakin sering terlintas di benak banyak orang, bahkan ada yang memanfaatkannya sebagai bahan fitnah dan kampanye negatif terhadap Turki dan pemerintahannya. Padahal sebagaimana kita ketahui, Turki telah banyak melakukan perubahan positif ke arah yang lebih Islami.
Kali ini kami akan mencoba menanggapi pertanyaan tersebut. Jawabannya kami nukil dari epidose khusus “100 tokoh Islam pembawa perubahan” versi terjemahan yang sudah terdapat di youtube. Video dan buku aslinya berjudul “Mi’ah Min ‘Udhama’ Ummah Al-Islam Ghayyaru Majra At-Tarikh” karya sejarawan Palestina, Jihad At-Turbani.
Pertanyaan ini bisa dijawab dengan dua poin penting. Poin pertama lewat pandangan hukum syar’i. Dan poin kedua lewat pandangan siasat politik.
Adapun dalam pandangan syariah, perlu dipahami bahwa rakyat Turki pernah hidup di bawah tekanan keras pemimpin diktator sekuler. Dan mereka ditekan dengan kekuatan senjata dan intimidasi selama hampir 100 tahun untuk hidup dalam berbagai jenis kemaksiatan dan perbuatan haram yang melanggar adab dan agama mereka yang berakibat pada tersebarnya semua kemaksiatan itu secara luas di kehidupan masyarakat Turki. Sehingga jika semua kemaksiatan itu dilarang secara tiba-tiba, bisa berakibat fatal. Seperti menimbulkan goncangan sosial di tengah masyarakat dan mengakibatkan hal lainnya yang tidak diinginkan.
Sebagaimana yang pernah diuraikan oleh Syeikhul Islam Ahmad Ibnu Taimiyah tentang permasalahan seperti ini. Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa jika ada sekelompok umat Islam terbiasa hidup jauh dari ajaran syariat dalam waktu yang lama, maka kedudukan mereka adalah seperti ahlul fatrah, yaitu orang-orang yang belum pernah mendapatkan ajaran para Nabi. Maka terhadap orang-orang yang belum mengetahui hukum halal dan haram seperti mereka, ajaran agama harus disampaikan secara bertahap. Bahkan penerapan semua hukum syariah secara langsung atas mereka bisa termasuk perbuatan haram, jika akan membawa akibat yang lebih buruk dalam kehidupan masyarakat dan akan menjauhkan mereka daro agama selamanya.
Inilah yang dapat kita lihat di zaman ini, ketika ada sejumlah gerakan yang memaksakan penerapan seluruh syariah secara tiba-tiba atas sejumlah masyarakat Islam yang belum banyak mengetahui ajaran Islam. Sehingga usaha ini hanya menghasilkan kegagalan dan kerugian. Bahkan seringkali gerakan ini ditolak di berbagai lingkungan umat Islam yang memilih untuk menjauh dari perilaku mereka bahkan memusuhi mereka. Maka harus dipahami bahwa permasalahan ini tidaklah sederhana. Dan pertarungan hakiki yang terjadi di Turki lebih besar dari permasalahan melarang khamar dan (maaf) pelacuran. Karena kita berbicara tentang sebuah negara yang pernah melarang azan bahkan menutup masjid-masjid beberapa tahun lalu.
Adapun dari sudut pandang politik, bahwa meskipun telah banyak yang dilakukan oleh “generasi utsmani baru” untuk mengurangi pengaruh militer dalam dunia politik Turki, hanya saja pihak militer Turki yang banyak dipegang oleh petinggi diktator sekuler masih merupakan pemain terkuat dalam dunia pemerintahan Turki yang dapat dengan mudah membalikkan keadaan serta menghentikan semua rencana gerakan kebangkitan Islam.
Sekalipun tanpa adanya pelanggaran terhadap asas sekularisme dalam undang-undang, bahkan meskipun telah banyak usaha yang dilakukan untuk menenangkan militer dan petinggi sekularisme, masih saja ada sejumlah usaha secara tidak langsung untuk menggulingkan pemerintahan Turki yang sah, seperti sejumlah pernyataan yang diumumkan oleh pihak militer Turki, tepatnya pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa pihak militer akan bertindak jika melihat adanya ancaman terhadap asas sekulerisme. Begitu juga dengan sebuah pernyataan militer yang diumumkan di situs resminya pada tahun 2010 tentang adanya sejumlah ancaman keamanan di dalam negeri.
Namun Erdogan dan rekan-rekannya, sekali lagi mampu untuk menyiasati permainan ini dengan cara yang amat mengagumkan. Maka bersamaan dengan keberhasilan mereka menghasilkan undang-undang baru di Parlemen Turki, untuk menghapus intimidasi atas tuntunan agama, para petinggi partai Keadilan dan Pembangunan segera menyatakan di depan umum bahwa mereka masih tetap menghormati asas sekulerisme negara. Dan sebanyak apapun demonstrasi yang dijalankan para petinggi sekuler, Partai keadilan dan Pembangunan mampu mengimbanginya dengan demonstrasi tandingan yang puluhan kali lebih besar dari demonstrasi para petinggi sekulerisme. Karena partai ini telah membangun kepercayaan rakyat sejak awal masa pemerintahannya. Dengan tetap waspada untuk menghadapi segala bentuk usaha kudeta yang akan terjadi, karena kedua belah pihak benar-benar mengerti bahwa permasalahan sebenarnya bukanlah “akankah terjadi kudeta militer di Turki?” namun permasalahan sesungguhnya adalah “kapan kudeta itu akan terjadi?”
12345
Posts
