Gerakan Perlawanan Islami Hamas memperingatkan bahaya berlanjutnya “percobaan senjata” Israel di Jalur Gaza.
Menanggapi serangan udara Israel malam kemarin ke Jalur Gaza, juru bicara resmi Hamas, Fawzi Barhoum menyatakan, jangan sampai wilayah Gaza menjadi lahan percobaan senjata penjajah Israel.
Barhoum menandaskan, Israel sengaja menarget serangan ke pos-pos pejuang perlawanan di Jalur Gaza. Serangan ini berdampak bahaya dan Israel harus menanggung akibatnya.
Malam kemarin Selasa (8/8), tiga orang warga Palestina terluka setelah pesawat-pesawat tempur penjajah Zionis melancarkan serangan ke sejumlah lokasi perlawanan Palestina di Jalur Gaza.
Direktur Gawat Darurat di Gaza, Aiman Sahbani, mengatakan telah tiba tiga orang korban di rumah sakit asy-Syifa, salah satunya seorang pemuda berusia 26 tahun mengalami luka parah, terkena luka di kepalanya. Dua korban lainnya mengalmi luka ringan.
Sahbani menjelaskan, luka yang dialami pemuda tersebut cukup parah dan korban kehilangan kesadaran. Tim medis memasukkan korban ke dalam ruang ICU untuk menanganinya dengan cepat. (at/pip)
Ketua DPR Singapura Halimah Yacobmenjadi favorit kuat untuk mengukir sejarah sebagai presiden pertama wanita di negeri Singa.
Halimah yang sudah lama digadang-gadang akan maju akhirnya mengumumkan kesiapannya pada Minggu (6/8/2017). Wanita berusia 62 itu menyatakan, jabatan presiden adalah posisi dengan kewajiban yang sangat berat.
Seperti dikutip Channel News Asia disebutkan, Halimah percaya dengan dukungan warga Singapura, dia dapat menjalankan tugas itu dengan baik.
Dia mengaku telah berkonsultasi secara berhati-hati dengan keluarga, kolega, dan teman baiknya untuk keputusan itu.
Halimah juga telah mengajukan pengunduran dirinya sebagai Ketua DPR, anggota DPR, dan anggota partai berkuasa, Partai Aksi Rakyat (PAP).
Pengunduran diri Halimah telah diterima Perdana Menteri Lee Hsien Loong, Senin sore ini (7/8/2017).
Sosok yang juga merupakan Ketua DPR pertama wanita Singapura ini merupakan politisi veteran yang banyak menghabiskan karirnya di serikat buruh Singapura.
Dia resmi terjun ke dunia politik setelah terpilih sebagai anggota DPR di pemilu tahun 2001. Setelah menjabat sebagai menteri muda sosial dan urusan keluarga, Halimah terpilih sebagai Ketua DPR di tahun 2013.
Sejauh ini, belum ada penantang yang berpotensi mengalahkan Halimah. Nama-nama lain yang juga telah menyatakan kesiapannya maju adalah dua pengusaha, Farid Khan Kaim Khan dan Mohamed Salleh Marican.
Ada pun pemilihan presiden Singapura tahun ini khusus hanya akan diikuti oleh warga Singapura bersuku Melayu. Perubahan konstitusi dilakukan tahun lalu di mana pemilu “khusus” akan digelar jika ada suku tertentu yang belum menjabat sebagai Presiden Singapura selama lima periode atau 30 tahun.
Ada pun masa jabatan Presiden Singapura adalah enam tahun. Sosok Melayu terakhir yang memegang posisi ini adalah Yusof Ishak yang juga presiden pertama Singapura dari 1965-1970. Pilpres diperkirakan akan digelar di pekan kedua September mendatang.
12345
Anggota biro politik gerakan perlawanan Islam Hamas, Mahmud Zehar mengatakan, pihaknya senantiasa mengulurkan tangan kepada siapapun yang ingin memerdekakan Palestina dan menjauhi dirinya dari siapapun yang berkhianat.
Pernyataan ini diungkapkan, Zehar dalam acara peresmian lapangan Syahid Mazen Fuqoha, sore kemarin (6/8) di kamp Nazaret, tengah kota Gaza, dihadiri sejumlah pimpinan Hamas dan para tokoh terkemuka.
Zehar menambahkan, perlawanan Palestina mampu mengembangkan kemampuanya dan survive dibawah blokade. Hamas tetap berpegang pada perlawanan yang telah ditempuh As-Syahid Fuqoha. Siapapun yang ingin menempuh cara yang benar, maka ia harus berpegang pada senjata dan mengarahkanya ke penjajah zalim.
Kemudian Zehar mengarahkan pembicaraanya kepada para tawanan. “Perlawanan insya Allah akan mengeluarkan kalian dan akan merasyakan kemenangan bersama kalian. “ketahuilah tawanan, tatkala para tawanan bebas, maka langkah pertama yang mereka lakukan adalah memanggul senjata karena kerinduanya terhadap senjata, ungkapnya. (asy/PIP)
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut Jerman telah membantu teroris karena tidak menanggapi ribuan file yang dikirim ke Berlin atau menyerahkan tersangka yang diinginkan oleh pihak berwenang Turki.
“Jerman bersekongkol dengan teroris,” kata Erdogan dalam sebuah konferensi pers di provinsi Black Sea, Rize, Senin (07/08).
“Kami memberi (Kanselir Jerman Angela) Merkel 4.500 berkas, namun belum mendapat jawaban satu pun,” katanya kepada anggota Partai AKP. “Bila ada teroris, mereka bisa memberi tahu kami untuk mengembalikan orang itu,” imbuhnya.
Di Berlin, sebuah sumber pemerintah Jerman membantah ucapan Erdogan. “Semuanya telah benar-benar dikatakan tentang ini,” kata sumber tersebut. “Mengulangi tuduhan yang sama secara berulang-ulang tidak membuat mereka lebih benar.”
Hubungan Turki dan Jerman semakin memburuk mulai bulan lalu setelah Ankara menangkap 10 aktivis hak asasi manusia, termasuk seorang warga negara Jerman, sebagai bagian dari tindakan keras keamanan yang lebih luas.
Seorang jaksa Turki menyebut mereka memiliki hubungan dengan organisasi FETO pimpinan Fethullah Gulen. Oleh Turki, Gulein disebut bertanggung jawab atas kudeta yang gagal pada Juli 2016. Namun, Gulen yang bermukim di AS menolak keterlibatan apapun.
Turki juga menyebut Jerman melindungi militan Kurdi dan organisasi sayap kiri serta perwira militer dan orang-orang lain yang terkait dengan kudeta yang gagal tersebut. Berlin membantah tuduhan tersebut.
Ketegangan antara Berlin dan Ankara mulai meninggi setelah penangkapan seorang jurnalis berkewarganegaraan Turki-Jerman dan penolakan Turki ketika anggota parlemen Jerman hendak mengunjungi tentara di sebuah pangkalan udara Turki.
Pada malam 15 Juli, khususnya setelah pukul 10.30, mata dunia tertuju ke Turki menyaksikan upaya kudeta terhadap pemerintah yang berkuasa. Pemberitaan media setelah kudeta tertuju kepada kelompok Gulenis yang dianggap berada dibalik kudeta, namun gambar ini sesungguhnya belumlah lengkap perihal keterlibatan tangan-tangan tersembunyi yang mengendalikan peristiwa tersebut.
1 tahun setelah kudeta yang gagal di Turki, “Krisis diplomasi Qatar” terjadi pada 5 Juni 2017, menyebabkan perpecahan dan konflik di antara negara-negara Teluk. Karena krisis ini, tidak salah untuk menyebutkan adanya dua kekuatan yang bangkit di kawasan ini. Kelompok pertama adalah negara-negara yang kontra revolusi dan satu pihak lain pendukung Arab Spring. Dan benar bahwa bentrokan kepentingan antara dua kelompok ini adalah tentang bagaimana mendekati gerakan Islamis seperti Ikhwanul Muslimin.
Berkaitan dengan hal itu, Turki dan Uni Emirat Arab (UEA) berada dalam posisi berlawanan di kawasan ini, meskipun kedua negara memiliki hubungan yang hangat hingga kemudian keduanya memiliki kebijakan yang bertentangan setelah Arab Spring. Perselisihan antara Turki dan UEA menjadi semacam perang dingin yang diamati. Karena perselisihan tersebut, pertanyaannya: Seberapa besar perang dingin antara Turki dan UEA?
Dalam perselisihan tersebut, bagaimana kita menaksir klaim bahwa UEA terlibat dalam kudeta gagal di Turki pada 15 Juli 2016?
Pelbagai rumor menunjukkan ada tuduhan serius atas UEA dalam kudeta yang gagal. Pada 9 Juli 2017, selama iftar AKP di cabang Istanbul, Presiden Recep Tayyip Erdogan menyatakan: “Kami tahu benar siapa negara Teluk yang senang selama kudeta berlangsung. Jika mereka punya badan intelejen, kami juga punya.Bagimana tahu apa yang mereka kerjakan malam itu. Kami tahu mereka yang mengikuti perkembangan yang terjadi pada malam itu dan mengharapkan keberhasilan dalam upaya kudeta. Kami tahu benar jumlah uang yang mereka gelontorkan untuk kepentingan kudeta ini.
Sebelum ada pernyataan Erdogan, media dan politisi telah membicarakan hal itu.
Apakah UEA Ambil Bagian dalam Kudeta?
Juni lalu, di beberapa laman berita, kita mendapatkan beberapa klaim mengejutkan: Beberapa minggu sebelum kudeta di Turki, Putera Mahkota Mohammed bin Zayed mentransfer uang kepada Mohammed Dahlan, sosok Palestina yang kontroversial yang dikenal memiliki koneksi dengan para pembesar di Timur Tengah. Dahlan adalah mantan anggota Al Fatah yang pindah ke Abu Dhabi setelah dipecat dari Fatah dan dilarang kembali ke Palestina. Namun, Dahlan masih bersaing dengan Mahmoud Abbas dan berupaya membeli pengaruh untuk dapat kembali ke Palestina.
Klaim ini disepakati dengan klaim lainnya, dari sebuah laman berita Inggris pada 29 Juli 2016 yang mengatakan bahwa Mohammed Dahlan telah menghubungi Fethullah Gulen, otak dibalik rencana kudeta dan pemimpin Gulenis melalui seorang pebisnis Palestina yang tinggal di AS.
Sulit untuk menyatakan klaim ini tidak masuk akal. Jika kita buka kembali ingatan, kita akan ingat bahwa selama malam kudeta, media UEA seperti Sky News dan Al Arabiya menyiarkan distorsi media tentang perkembangan rencana kudeta malam itu dan kebijakan editorial yang distortif itu berlangsung selama 12 jam. Meskipun pada akhirnya pandangan UEA tentang kudeta berubah pada akhirnya karena UEA segera menyerahkan 2 jenderal yang menjadi bagian dari rencana kudeta yang gagal. Ini dilihat sebagai upaya putar haluan setelah mereka yakin bahwa rencana kudeta telah gagal.
Disamping itu, butuh beberapa hari para pejabat UEA secara resmi mengecam rencana kudeta yang gagal.
Fakta lainnya, yang melengkapi klaim terkait peran Mohammed Dahlam dalam rencana kudeta, beberapa media Mesir memberikan kesempatan kepada Fethullah Gullen untuk mencuci tangannya dari rencana kudeta dan sebaliknya menyebarkan propaganda dan informasi sesat tentang rencana kudeta di Turki. Baru-baru ini, dalam peringatan 1 tahun kudeta gagal, Gulen diberi kesempatan koran Mesir Al Yaum al Sabi, laman berita maya yang dekat dengan rejim Mesir dengan sebuah wawancara. Apa yang penting dari pernyataan Gulen adalah bahwa koran yang diklaim dibiayai oleh Dahlan dan beberapa figur penting UEA ini menyediakan halamannya ke Gulen.
Untuk memahami secara penuh perselisihan antara Turki dan UEA dapat dilihat dari bocoran email duta besar UEA untuk Washington, Yousef al Otaiba. Email ini berbicara tentang hubungan dekat antara Otaiba dengan Lembaga Pertahanan Demokrasi (FDD), kelompok thin tank pro Israel di Washington. Pendirinya, Mark Dobowitz dianggap membawa kepentingan Israel dan sangat memusuhi Turki. Jelas dari bocoran email tersebut adalah Otaiba tidak hanya dekat dengan Dubowitz, namun juga penasehat senior FDD, John Hannah yang dikenal sebagai pendukung penjatuhan Erdogan dalam artikelnya di Foreign Policy, yang dipublikasikan satu bulan sebelum kudeta di Turki.
Beberapa media Turki melacak informasi ini, yang tidak diungkap dari bocoran email tersebut, menyebutkan bahwa FDD berkordinasi dengan Gulenis di AS untuk satu kepentingan yang sama: Menjatuhkan pemerintah Turki.
Jika klaim ini benar, peran institusi seperti FDD berupaya fasilitasi di lapangan bagi keberhasilan rencana kudeta dengan mempromosikan legitimasi bagi upaya kudeta melawan pemerintah yang ada. Misalnya, akhir Janurari 2016, jurnalis Turki Gercek Hayat, jurnal politik pekanan Turki menulis bahwa UEA mencoba menciptakan opini publik yang mendukung upaya kudeta melawan pemerintah Turki dan untuk melakukan hal itu, mereka menggunakan Mohammad Dahlan. Dalam keranka upaya itu, 4 strategi direncanakan akan dilakukan:
Menciptakan gambaran negatif tentang Presiden Turki Erdogan di seluruh media Arab dan Turki yang bersikap oposisi. Mendukung oposisi di pemerintahan Turki dan Erdogan di Turki dengan membiayai mereka. Menciptakan kekacauan di Turki, merusak keamanan dan mendukung PKK, kelompok terorris Kurdi. Mendukung faksi dalam militer yang menentang pemerintah. Kita telah menyaksikan upaya yang sama sebelum krisis diplomatik baru-baru ini antara Qatar dan beberapa negara Teluk. Tidak lama setelah krisis diplomatik pecah, 14 media AS terus menerus menuduh Qatar mendukung terorisme. Tampak jelas bahwa ada orang yang sedang menekan tombol kampanye anti Qatar. Maka hal yang sama tidak terlalu sulit dilakukan atas Turki sebelum kudeta.
Publik Amerika Serikat (AS) mengecam sikap standar ganda pemerintah presiden Donald Trump saat masjid di Minnesota dilempari bom saat jamaah akan salat Subuh.
Pemerintah Trump jadi bahan kecaman di media sosial AS karena tidak bereaksi atas pengeboman tempat ibadah warga Muslim pada Sabtu pekan lalu itu.
Masjid Dar Al Farooq di Bloomington, Minnesota, dilempari improvised explosive device (IED) atau bom rakitan melalui jendela. Bangunan tempat ibadah itu rusak, tapi tak ada korban jiwa.
Ada sekitare 15 sampai 20 orang di dalam bangunan saat serangan terjadi. Biro Investigasi Federal (FBI) telah mengirim agen untuk melacak siapa yang berada di balik serangan tersebut. FBI mengonfirmasi, ledakan diakibatkan oleh lemparan IED.
Sejumlah warga AS mempertanyakan mengapa Presiden Donald Trump gagal menanggapi apa yang mereka gambarkan sebagai ”serangan teroris” yang menargetkan warga Muslim.
Mark Follman, seorang editor majalah Mother Jones, menyindir Trump yang bungkam atas serangan di tempat ibadah itu.
“Ternyata ada bom teroris di Minnesota hari ini (Sabtu). Coba tebak mengapa Trump tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu,” tulis Follman melalui akun Twitter-nya, @markfollman, yang dikutip Senin (7/8/2017).
”Pada masa normal, pemboman rumah ibadah dengan IED tidak akan dikenali oleh presiden AS,” lanjut Follman, setelah mem-posting daftar serangan sebelumnya yang dilakukan oleh penyerang sayap kanan yang juga tidak ditanggapi Trump.
Pengguna media sosial lainnya, Marty Parrish, via akun Twitter-nya, @Marty_Parrish, bertanya; ”Apakah saya merindukan pernyataan Trump tentang kekhawatiran korban bom dan jamaah masjid ini? Apakah dia peduli?".
Tapi, Trump bukanlah satu-satunya target kemarahan publik. Media-media AS yang kurang dalam memberitakan kejadian itu juga dikecam.
Setelah rentetan kecaman bermunculan, beberapa media AS kemudian mempublikasikan cerita tentang serangan tersebut. Tapi, hal itu tidak meredakan amarah publik.
Seorang pengguna Twitter, Brown Saraah, melalui akun-nya, @Brown_Saraah, menulis; "Seseorang mengebom sebuah masjid di Minnesota baru-baru ini. Anda mungkin tidak mendengar tentang hal ini karena media mainstream suka mengutuk Muslim.”
Aktivis Simran Jeet Singh menuduh media menghindari istilah "terorisme" dalam kejadian tersebut.
”Apakah Anda bercanda dengan judul ini sekarang? Tidak bisakah Anda menyebutnya terorisme karena umat Islam adalah sasarannya? Mengapa berstandar ganda?,” katanya menanggapi sebuah artikel New York Times, yang menggunakan istilah ”ledakan” untuk menggambarkan serangan tersebut.
Bersamaan dengan ramainya kecaman publik atas sikap pemerintah AS terkait serangan bom di Masjid Dar Al Farooq, Gubernur Minnesota,Mark Dayton, menyatakan serangan itu sebagai aksi terorisme.
Gubernur Dayton, bersama dengan delegasi pejabat publik yang mengunjungi masjid menyerukan masyarakat untuk bersatu melawan serangan semacam itu.
”Tindakan yang mengerikan, sombong, pengecut itu dilakukan,” katanya.
”Ini adalah tindakan kriminal terorisme,” ujar Dayton, yang juga menggambarkannya sebagai kejahatan kebencian yang tak termaafkan, seperti dilansir Reuters, Senin (7/8/2017). (sn)
12345
Israel menyatakan akan melarang jaringan berita Al Jazeera dari negara Yahudi itu.
Menkominfo Israel Ayoub Kara pada Minggu (6/8/2017) mengatakan dia hendak mencabut ijin pers dari para wartawan Al Jazeera, sehingga mereka tidak bisa bekerja di negara itu alias diusir paksa.
Kara menyampaikan pengumuman itu dalam konferensi pers hari Minggu, di mana para wartawan Al Jazeera dilarang hadir, kata jaringan berita itu.
Penutupan Al Jazeera ini tindak lanjut dari ancaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pakan lalu yang akan
menutup kantorkantor Al Jazeera di Yerusalem dengan tuduhan jaringan berita itu menghasut kekerasan di kota itu, terutama protesprotes terkait pengetatan keamanan di kompleks Masjid alAsqa yang diliput Al Jazeera.
Berkat liputan Al Jazeera, upaya makar Israel menguasai Al Aqsa telah gagal. Laporan Al Jazeera langsung dari Al Aqsa telah membangkitkan solidaritas Umat Islam dunia pada Al Aqsa yang akhirnya memaksa pasukan Israel membuka kembali dan mencopot pintu detektor logam dan CCTV di gerbanggerbang masuk tempat suci ketiga Umat Islam itu.
Pihak Al Jazeera mengatakan bahwa Kara telah berupaya menutup operasi berita berbahasa Inggris dan Arab di negara itu.
5 Juni, 4 negara Arab, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir menyatakan perang lunak atas Qatar. Mereka punya dafatar panjang tuntutan, yang memerintahkan Qatar untuk memutuskan hubungan dengan Iran, mengusir pasukan militer Turki dari negaranya dan mengambil langkah-langkah lain yang dibutuhkan untuk mengurangi pengaruh regional Qatar.
Mereka juga menuntut Qatar untuk menutup Al Jazeera, jaringan media yang dibiayai pemerintah Qatar yang selama bertahun-tahun bersikap kritis terhadap pelbagai rejim Arab. Sejauh ini, pemerintah Qatar menolak tekanan untuk menutup jaringan berita ini.
Saya telah mempelajari dan menulis tentang Al Jazeera sejak awal berdirinya, kadang dengan keprihatinan dan kadang dengan pujian.
Buku saya pada 2008, “The Aljazeera Effect” mengeksplorasi pentingnya TV satelit regional di dunia Arab dan sekitarnya.
Meskipun sikap politik Al Jazeera tetap kontroversial, saya percaya upaya menutup jaringan ini akan memperlemah eksistensi pers bebas -khususnya di kawasan yang dimana demokrasi masih langka.
Ketika Al Jazeera diluncurkan pada 1996, media ini mengguncang lanskap media Arab.
Paling penting ketika ada cerita besar di dunia Arab, semacam intifadha kedua, yakni perlawanan bangsa Palestina atas pendudukan Israel, pemirsa Arab tidak lagi harus berpaling ke media Barat untuk mendapatkan analisis tentang apa yang terjadi.
Sebaliknya, mereka melihat para reporter Arab yang meliput berita dengan perspektif Arab. Al Jazeera berbahasa Inggris, yang didirikan pada 2006, membanggakan diri dalam peliputan berita dan perspektif yang lebih Selatan ketimbang kantor berita lainnya. Pada saat ini, berita TV yang dikendalikan pemerintah menjadi standarnya. Mereka memuat berita dengan standar produksi yang rendah. Tiba-tiba, ada saluran yang menawarkan peliputan berita yang relatif tidak ada sensor atas politik kawasan seperti halnya saluran berita barat seperti BBC dan CNN.
Lebih luas lagi, saluran ini menjadi kontroversial karena peliputannya atas perang Amerika di Afghanistan dan Irak. Pemerintah George Bush menganggap peliputan media bersifat provokatif karena mengungkap kematian warga sipil dalam jumlah besar dalam konflik-konflik tersebut. Pemerintah AS menuduh Al Jazeera memicu perlawanan terhadap AS di kawasan tersebut.
Namun, pendekatan pan Arabik dan bebas juga menjadi sumber kemarahan para penguasa Timur Tengah yang lebih suka mengendalikan berita yang sampai kepada rakyatnya. Al Jazeera melaporkan secara kritis tentang pemerintah, khususnya mereka yang bermusuhan terhadap Qatar. Program talk show mereka mendebatkan tema-tema seperti agama dan perempuan sedemikian rupa yang merefleksikan kebebasan berpendapat di dunia Arab.
Dua dekade kemudian, sejarah tersebut tetap releban. Namun, tetap ada batasan bagi jurnalisme Al Jazeera. Meskipun, Al Jazeera banyak mempertanyakan klas penguasa di banyak negara Arab, Al Jazeera tidak meliput Qatar dengan derajat yang sama. Alih-alih, saluran ini dilihat sebagai bagian de facto alat kebijakan luar negeri Qatar.
Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab secara khusus marah dengan Al Jazeera dan pemiliknya, Qatar sejak pergolakan Arab Spring 2011. Mereka memandang Al Jazeera simpatik terhadap para pemrotes dan menganggap jaringan ini mengobarkan api pemberontakan yang mengancam kekuasaan monarki mereka.
Al Jazeera juga meliput positif Ikhwanul Muslimin, yang membuat presiden Mesir Abdel Fatah al Sisi yang merancang kudeta presiden Muhammad Mursi marah. Setelah kudeta, Al Jazeera tetap melaporkan secara kritis negara-negara Arab.
Ada benarnya memang bahwa Al Jazeera Arab pro Islamis dalam pemberitaannya. Musuh Qatar mengatakan bahwa peliputan berita Al Jazeera tidak hanya mendukung Ikhwanul Muslimin, namun juga kelompok-kelompok yang tergabung dengan Al Qaeda di Suriah dan Yaman.
Qatar bersikap tegas bahwa tuntutan Arab Saudi dan sekutunya adalah pelanggaran kedaulatan. Bahkan sekalipun Qatar berkompromi atas tuntutan mereka, namun tidak mungkin negara itu akan menutup Al Jazeera. Jaringan ini adalah salah satu prestasi besar Qatar, media yang dapat menganggapkan negara kecil menjadi kekuatan global selama dua dekade.
Pesaingnya utamanya datang dari Al Arabiya, yang merefleksikan pandangan pemiliknya Saudi dan mungkin akan menjadi kantor berita Arab yang dominan seandainya Al Jazeera tidak ada. Ada sumber berita penting lainnya seperti Sky News Arab yang dimiliki keluarga kerajaan UEA, dan disisi lain spektrum ideologis, Al Manar yang menjadi corong Hizbullah Syiah Lebanon. Al Jazeera bukanlah media monopoli di kawasan ini, jauh dari dugaan seperti itu.
Kompetisi ini telah memotong bagian pasar Al Jazeera berikut pengaruhnya. Namun, Al Jazeer adalah sasaran bagi musuh-musuh Qatar karena saluran ini telah menjadi media mengangkat pengaruh Qatar di mata dunia. Disamping itu, selain Al Jazeera Arab, ada Al Jazeera Inggris dan Balkan. Al Jazeera memproduksi sejumlah program dokumenter dan laporan khusus.
Al Jazeera tentu jauh dari sempurna, namun bagi mereka yang menghendaki dunia Arab yang lebih demokratis, jaringan ini telah menjadi pionirnya dan menyerukan kelemahan stempel otokratik dalam diskusi rakyat. Seperti dibelahan dunia lainnya, masyarakat Arab sangat menikmati perdebatan dan pelbagai pandangan berbeda.
Timur Tengah telah memiliki banyak masalah, namun mereka tidak dapat mundur kebelakang dengan pembatasan atas kebebasan media.
Dosen Universitas Southern California, Annenberg School for Communication and Journalism
12345
Sanaa- Uni Emirat Arab dikabarkan mengelola sejumlah penjara-penjara rahasia di Yaman yang digunakan untuk menahan orang-orang Ikhwanul Muslimin. Hal itu diungkap oleh surat kabar Prancis yaitu Le Monde.
Hasil investigasi majalah tersebut menunjukan bahwa UEA telah mengelola 18 penjara rahasia di Yaman. Sementara itu, Amerika Serikat disebutkan turut mengawasi proses interogasi terhadap para tahanan.
UEA selama ini menyatakan bahwa keberadaan mereka di Yaman untuk melawan kelompok pemberontak Syiah Hutsi. Namun menurut Le Monde, keberadaan penjara itu diperuntukan untuk menahan kelompok-kelompok dari Partai Reformasi di Taiz yang berafiliasi kepada Ikhwanul Muslimin.
Perlu dicatat bahwa media baru-baru ini mengungkapkan, penjara rahasia yang dijalankan oleh UAE di Yaman diduga telah menampung ratusan tahanan. Dalam kegiatannya, penjara-penjara rahasia tersebut diduga kuat telah melakukan pelanggaran HAM terhadap para tahanan.
Unggahan foto di akun Facebook milik kelompok anti-imigran asal Norwegia, Fedrelandet viktigst (Fatherland first) menjadi bahan olokan di dunia maya.
Sebabnya adalah mereka mengunggah gambar deretan kursi di dalam bus kota dan dianggap sebagai sekumpulan muslimah mengenakan jilbab panjang (burka).
Dilansir The Guardian, Rabu (2/8/2017), setelah foto itu diunggah ke laman Facebook kelompok itu, ramai komentar bermunculan.
Anggota kelompok itu menulis komentar terkesan konyol menganggap kursi-kursi penumpang dianggap sebagai muslimah berjilbab itu membawa bom atau senjata. Sejumlah celotehan bernada serupa sahut menyahut di kolom komentar.
“Itu terlihat menyeramkan,” tulis seorang anggota Fatherland first.
“Harus dilarang. Kamu enggak bisa tahu apa yang mereka sembunyikan di balik (jilbab)nya. Bisa jadi teroris,” tulis anggota Fatherland first lainnya.
“Usir mereka dari sini,” sambung anggota lainnya.
Jurnalis Norwegia, Johan Slattavik, mengatakan unggahan itu menarik untuk dianalisa tentang bagaimana melihat pendapat orang-orang setempat yang berpikiran sempit.
Ketua Pusat Antirasis Norwegia, Rune Berglund Steen, mengatakan fenomena itu memperlihatkan bagaimana orang-orang hanya mau melihat dari satu sudut pandang, dan menganggap muslimah sebagai ancaman.
Kalangan faksi minoritas koalisi antara kaum konservatif dan Partai Perubahan Norwegia kini sedang mengusulkan rancangan aturan membatasi muslimah.
Mereka bakal melarang muslimah mengenakan jilbab dan cadar. Mereka ingin menyusul Prancis, Belanda, Belgia, Bulgaria, dan Negara Bagian Bavaria di Jerman sudah menerapkan mengharamkan penggunaan jilbab bercadar. Alasannya tidak masuk akal lantaran dianggap menyulitkan dalam berkomunikasi.
Aminur Chowdhury dari Bradford, Inggris dihina oleh seorang tuna wisma bernama Ben Gallon. Alih-alih membalas hinaannya, Aminur justru mengajak bercakap Ben dan mengundangkan ke rumah.
“Pada awalnya saya hendak membalasnya, namun saya kemudian memutuskan untuk berbicara dengan baik kepadanya selama 15 menit,” ujar Aminur.
Setelah berbicara dengan Ben, Aminur menawarinya untuk mendapatkan pekerjaan. Sejak itu, keduanya bertukar nomer telepon. Pada awalnya, Ben juga menduga bahwa tawaran pekerjaan tersebut hanya basa-basi lawan bicaranya. Namun yang mengagetkan dirinya, dia ditelpon Aminur untuk datang dalam wawancara pekerja di tempat usahanya.
“Hari berikutnya, dia menelponku dan mengatakan: Dapatkan saya jemput anda, Ben. Saya ada wawancara denganmu. Hari itu juga, dia menjemputku dan membawa saya ke Canal Road dan kemudian dalam 10 menit, saya mendapatkan pekerjaan.”
Aminur tidak berhenti itu saja, dia juga membantu Ben mendapatkan apartemen sewa untuknya di Bradford.
Ben kini menyesali tindakannya sebelumnya dan mengatakan:
“Tidak ada lasan untuk menggunakan kata-kata rasis tersebut. Selamat untuknya karena mau memaafkan saya. Saya sangat menyesal. Hal positif terjadi karena ini.”
“Saya banyak belajar karena ini. Apa yang saya katakan bukanlah sifat saya. Saya bukan seorang rasis. Saya kini punya pekerjaan dan itu luar biasa,” tambahnya.
Aminur bertutur apa yang mendorongnya melakukan hal itu.
“Saya sering menjadi sasaran serangan rasis, namun cara terbaik melawan rasisme adalah menunjukkan sikap toleran kita. Say menyadari saya tidak mengubah dunia, namun saya mencoba mendidik masyarakat.”
“Ini adalah cara pengajaran bangsa Asia di Bradford tentang bagaimana menjawab rasisme. Semakin banyak kecintaan anda tunjukkan, maka semakin dekat orang kepada anda,” jelasnya.
Kota Bradford pernah dilanda kerusahan rasial pada 2001 antara masyarakat keturunan Asia dengan warga mayoritas kulit putih. Akibatnya, 300 polisi luka dan 297 orang ditangkat. Namun dengan kisah ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan antara pelbagai etnik dan agama yang berbeda di masyarakat ini.
Kisah ini mengingatkan akhlak yang ditunjukkan Nabi SAW dalam memenangkan hati masyarakat Quraisy. Karena itu, banyak orang kafir yang menyambut dan menerima dakwah Nabi SAW.
“Tidaklah saya diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia.” (Hadist Nabi SAW)
Meskipun telah berkuasa kuat, kenapa Erdogan tidak melarang sejumlah perilaku menyimpang yang melanggar adab bangsa Turki? Seperti minuman keras dan (maaf) pelacuran. Serta sejumlah perbuatan yang merendahkan derajat manusia, terutama derajat wanita. Yang menganggap wanita seperti barang dagangan yang bisa dijual dan dibeli sesuka hati.
Pertanyaan tersebut, kami yakin sering terlintas di benak banyak orang, bahkan ada yang memanfaatkannya sebagai bahan fitnah dan kampanye negatif terhadap Turki dan pemerintahannya. Padahal sebagaimana kita ketahui, Turki telah banyak melakukan perubahan positif ke arah yang lebih Islami.
Kali ini kami akan mencoba menanggapi pertanyaan tersebut. Jawabannya kami nukil dari epidose khusus “100 tokoh Islam pembawa perubahan” versi terjemahan yang sudah terdapat di youtube. Video dan buku aslinya berjudul “Mi’ah Min ‘Udhama’ Ummah Al-Islam Ghayyaru Majra At-Tarikh” karya sejarawan Palestina, Jihad At-Turbani.
Pertanyaan ini bisa dijawab dengan dua poin penting. Poin pertama lewat pandangan hukum syar’i. Dan poin kedua lewat pandangan siasat politik.
Adapun dalam pandangan syariah, perlu dipahami bahwa rakyat Turki pernah hidup di bawah tekanan keras pemimpin diktator sekuler. Dan mereka ditekan dengan kekuatan senjata dan intimidasi selama hampir 100 tahun untuk hidup dalam berbagai jenis kemaksiatan dan perbuatan haram yang melanggar adab dan agama mereka yang berakibat pada tersebarnya semua kemaksiatan itu secara luas di kehidupan masyarakat Turki. Sehingga jika semua kemaksiatan itu dilarang secara tiba-tiba, bisa berakibat fatal. Seperti menimbulkan goncangan sosial di tengah masyarakat dan mengakibatkan hal lainnya yang tidak diinginkan.
Sebagaimana yang pernah diuraikan oleh Syeikhul Islam Ahmad Ibnu Taimiyah tentang permasalahan seperti ini. Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa jika ada sekelompok umat Islam terbiasa hidup jauh dari ajaran syariat dalam waktu yang lama, maka kedudukan mereka adalah seperti ahlul fatrah, yaitu orang-orang yang belum pernah mendapatkan ajaran para Nabi. Maka terhadap orang-orang yang belum mengetahui hukum halal dan haram seperti mereka, ajaran agama harus disampaikan secara bertahap. Bahkan penerapan semua hukum syariah secara langsung atas mereka bisa termasuk perbuatan haram, jika akan membawa akibat yang lebih buruk dalam kehidupan masyarakat dan akan menjauhkan mereka daro agama selamanya.
Inilah yang dapat kita lihat di zaman ini, ketika ada sejumlah gerakan yang memaksakan penerapan seluruh syariah secara tiba-tiba atas sejumlah masyarakat Islam yang belum banyak mengetahui ajaran Islam. Sehingga usaha ini hanya menghasilkan kegagalan dan kerugian. Bahkan seringkali gerakan ini ditolak di berbagai lingkungan umat Islam yang memilih untuk menjauh dari perilaku mereka bahkan memusuhi mereka. Maka harus dipahami bahwa permasalahan ini tidaklah sederhana. Dan pertarungan hakiki yang terjadi di Turki lebih besar dari permasalahan melarang khamar dan (maaf) pelacuran. Karena kita berbicara tentang sebuah negara yang pernah melarang azan bahkan menutup masjid-masjid beberapa tahun lalu.
Adapun dari sudut pandang politik, bahwa meskipun telah banyak yang dilakukan oleh “generasi utsmani baru” untuk mengurangi pengaruh militer dalam dunia politik Turki, hanya saja pihak militer Turki yang banyak dipegang oleh petinggi diktator sekuler masih merupakan pemain terkuat dalam dunia pemerintahan Turki yang dapat dengan mudah membalikkan keadaan serta menghentikan semua rencana gerakan kebangkitan Islam.
Sekalipun tanpa adanya pelanggaran terhadap asas sekularisme dalam undang-undang, bahkan meskipun telah banyak usaha yang dilakukan untuk menenangkan militer dan petinggi sekularisme, masih saja ada sejumlah usaha secara tidak langsung untuk menggulingkan pemerintahan Turki yang sah, seperti sejumlah pernyataan yang diumumkan oleh pihak militer Turki, tepatnya pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa pihak militer akan bertindak jika melihat adanya ancaman terhadap asas sekulerisme. Begitu juga dengan sebuah pernyataan militer yang diumumkan di situs resminya pada tahun 2010 tentang adanya sejumlah ancaman keamanan di dalam negeri.
Namun Erdogan dan rekan-rekannya, sekali lagi mampu untuk menyiasati permainan ini dengan cara yang amat mengagumkan. Maka bersamaan dengan keberhasilan mereka menghasilkan undang-undang baru di Parlemen Turki, untuk menghapus intimidasi atas tuntunan agama, para petinggi partai Keadilan dan Pembangunan segera menyatakan di depan umum bahwa mereka masih tetap menghormati asas sekulerisme negara. Dan sebanyak apapun demonstrasi yang dijalankan para petinggi sekuler, Partai keadilan dan Pembangunan mampu mengimbanginya dengan demonstrasi tandingan yang puluhan kali lebih besar dari demonstrasi para petinggi sekulerisme. Karena partai ini telah membangun kepercayaan rakyat sejak awal masa pemerintahannya. Dengan tetap waspada untuk menghadapi segala bentuk usaha kudeta yang akan terjadi, karena kedua belah pihak benar-benar mengerti bahwa permasalahan sebenarnya bukanlah “akankah terjadi kudeta militer di Turki?” namun permasalahan sesungguhnya adalah “kapan kudeta itu akan terjadi?”
12345
Posts
